Sumbu filosofis Jogja sudah resmi menyandang status warisan budaya dari UNESCO. Selamat ya Jogja, sudah meraih mimpi besarmu!
Nggak sia-sia perjuangan demi status besar ini. Meskipun harus menghadapi polemik dan kritik tajam dari masyarakat. Maka waktunya kita merayakan dan merasakan manfaat dari status warisan budaya yang disahkan pada Sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee (WHC) di Riyadh, Arab Saudi.
Tapi manfaat sumbu filosofis sah sebagai warisan budaya apa? Ah, pasti ada manfaatnya. Kalaupun masyarakat belum merasakan, sabar dulu saja. Mungkin setahun lagi baru terasa, mungkin 10 atau 100 tahun lagi. Mungkin anak cucu kita yang akan merasakan manfaat status world heritage ini. Kita cukup merasakan sengkarut masalah di sumbu filosofis saja.
Selama menanti penetapan status warisan budaya, sumbu filosofis menjadi saksi berbagai masalah. Dari para pekerja yang mati, ratusan orang di-PHK, klitih, sampai tragedi Omnibus Law. Sebuah catatan yang akan membekas meskipun kini bertabur sorak sorai warisan budaya. Ironis, dan nyata seperti ketimpangan sosial di Jogja.
Daftar Isi
- Orang miskin mati menyedihkan di sumbu filosofis Jogja
- 240 orang di-PHK di Malioboro
- Klitih di Tugu, darah yang menodai kemolekan Jogja
- Relokasi PKL dan larangan pengamen angklung yang jadi daya tarik Malioboro Jogja
- Sampah di sumbu filosofis Jogja
- Hotel, air tanah, dan korupsi
- Demo berdarah menolak omnibus law di sumbu filosofis Jogja
Orang miskin mati menyedihkan di sumbu filosofis Jogja
Entah sudah berapa orang meregang nyawa di sekitar sumbu filosofis. Dan seminggu sebelum pengesahan warisan budaya ini, ada tukang becak mati di dekat Malioboro. Mereka harus meregang nyawa sendirian di tengah hiruk pikuk kota. Dan saya tidak rela kalau kematian mereka hanya jadi angka statistik.
Kematian mereka mengingatkan pada janji saat wacana warisan budaya UNESCO muncul. Bahwa tidak akan ada kemiskinan di sekitar sumbu filosofis. Namun bagaimana janji itu terealisasi? Apakah sumbu filosofis akan menjadi sumber kesejahteraan bagi orang-orang tersingkir. Atau tidak ada kemiskinan karena yang miskin tersisih oleh hotel dan spot selfie?
240 orang di-PHK di Malioboro
Ketika Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro diakuisisi Pemda Jogja (baca: Daerah Istimewa Yogyakarta), ada yang kehilangan pekerjaan. Bukan satu dua orang, tapi 240 pekerja! Kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah ini arti dari tidak ada kemiskinan di sekitar sumbu filosofis? Ketika ratusan pekerja harus pergi demi Pemda Jogja yang makin megah?
Sekali lagi, ini juga bukan angka statistik semata. Ada ratusan tulang punggung keluarga yang kehilangan pekerjaan. Janji mempekerjakan kembali tidak cukup ketika ketidakpastian harus menghantui kehidupan mereka.
Klitih di Tugu, darah yang menodai kemolekan Jogja
Siapa bilang daerah sekitar sumbu filosofis Jogja aman? Toh kekerasan jalanan juga terjadi di titik teramai Jogja ini. Salah satunya adalah kasus klitih di barat Tugu Jogja. Darah berceceran dan pukulan melayang di hadapan wisatawan. Benar-benar seperti simulasi GTA San Andreas yang penuh perang antar gang itu.
Bahkan titik nol Jogja yang harusnya romantis juga jadi saksi kekerasan jalanan. Lalu apakah warisan budaya ini benar-benar mencerminkan budaya adiluhung? Ah, mungkin klitih dan kekerasan jalanan itu sudah diakui sebagai bagian dari budaya. Jadi riak dari masalah ruang hidup, kemiskinan, dan maskulinitas toksik yang masih pekat di daerah istimewa ini.
Relokasi PKL dan larangan pengamen angklung yang jadi daya tarik Malioboro Jogja
Jika Anda pernah ke Malioboro sebelum pandemi, pasti ingat nuansa padat yang ngangenin. Barisan PKL yang berjejer di “terowongan” Malioboro, ditambah sorak sorai musisi jalanan dengan angklung, jadi latar belakang para pejalan kaki yang entah sedang bahagia memandang Jogja atau sedang berduka karena tau gebetannya sedang di dalam kamar kos kawannya.
Malioboro, tak bisa dimungkiri, adalah wajah yang menggambarkan romantisnya Jogja.
Namun suasana yang sederhana (dan sedikit ruwet) itu tinggal kenangan. Kini mereka direlokasi ke Teras Malioboro I dan II. Para pengamen angklung ini dilarang beroperasi di Malioboro. Apakah ini benar-benar mempercantik sumbu filosofis Jogja.
Kalau bicara tatanan semata, memang tidak bisa dibantah kalau relokasi ini mempercantik Malioboro. Namun masalah karena relokasi ini tidak sepele. Dari lokasi tidak layak, ukuran lapak tidak manusiawi, sampai wacana relokasi ulang yang melelahkan. Larangan pengamen ini juga melukai sejarah Malioboro yang masyhur sebagai panggung rakyat.
Saya jadi sedih membayangkan orang-orang bahagia dan cidro tadi kalau berjalan di Malioboro sekarang. Tak ada lagi lagu yang mengiringi hati mereka. Dunia paling buruk, bagi saya, adalah dunia berisik tanpa musik.
Sampah di sumbu filosofis Jogja
Sampah lagi, sampah lagi. Tapi sulit bicara Jogja, khususnya destinasi wisata, tanpa menyebut sampah. Bahkan di hari penetapan sumbu filosofis Jogja sebagai warisan budaya UNESCO, masalah sampah belum selesai. Tumpukan sampah masih menghiasi Jogja yang lelah dengan karut marut bertahun-tahun ini.
Malioboro jelas mendapat perhatian utama masalah sampah. Namun seperti tabir, ia hanya menutupi masalah yang harusnya selesai sebelum gelar warisan budaya disandang. Jadi setelah dapat gelar dari UNESCO, gimana masalah sampah Jogja ini? Apakah para tuan sudah punya jawaban yang taktis, atau masih bicara solusi simbolis?
Hotel, air tanah, dan korupsi
Ketika wacana sumbu filosofis muncul, saya pikir akan ada perombakan total. Termasuk pada keberadaan hotel di sekitar garis imajiner Jogja ini. Ternyata saya kelewat optimis. Masalah perizinan hotel ternyata tetap ada dan berlipat ganda di Jogja. Termasuk masalah apartemen Royal Kedhaton yang lokasinya tidak jauh dari Stasiun Tugu. Diam-diam ada kasus korupsi besar di dunia akomodasi wisata ini, sampai melibatkan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.
Bahkan tanpa korupsi dan masalah legalitas, hotel masih menyisakan masalah lingkungan. Terutama tentang air tanah yang harusnya jadi kehidupan warga sekitar. Bagaimana mau sejahtera, kalau air yang jadi sumber hidup habis terhisap industri wisata?
Demo berdarah menolak omnibus law di sumbu filosofis Jogja
Catatan terakhir adalah sebuah tragedi nasional. Sumbu filosofis (pernah) menjadi lokasi demonstransi penolakan terhadap UU Ciptaker yang dulu disebut Omnibus Law. Mungkin demo kali ini mirip dengan apa yang terjadi saat reformasi. Bukan sesuai yang bisa dibanggakan, melainkan tragedi yang berakhir pilu.
Dari kisruh horizontal antara demonstran dan (katanya) warga lokal, sampai berujung larangan demo di sumbu filosofis memang memilukan. UU Ciptaker kini sah jadi produk hukum, dan tempat menyuarakan aspirasi kini tertutup bagi aksi masyarakat. Semua demi menjaga garis imajiner penuh filosofi yang nggak bikin kenyang.
*******
Bukan berarti saya ingin mengganggu suka cita penetapan sumbu filosofis Jogja sebagai warisan budaya UNESCO. Tapi catatan masalah ini tidak bisa berlalu sebagai kisah lama semata. Apakah Jogja sudah belajar dari masalah yang muncul di tempat penuh budaya dan makna ini? Atau masalah di sumbu filosofis Jogja akan tetap lestari bersama romantisasi tanpa akhir?
Entahlah.
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Pasar Malam di Kawasan Sumbu Filosofi, Pemkot Jogja Sebut Tak Berizin
